Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Warga Bone Bisa Dapat SIM Gratis, Ini Syaratnya!

Sabtu, 02 Januari 2021 | 17:32 WITA | 0 Shares Last Updated 2021-01-02T09:32:03Z
Warga Bone Bisa Dapat SIM Gratis, Ini Syaratnya!
Ilustrasi Surat Izin Mengemudi (SIM)



BONE, BONETERKINI.ID - Pemerintah baru saja mengerluarkan kebijakan memberikan layanan spesial untuk pembuatan atau perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis kepada sebagian warga Indonesia.


Hal tersebut sesuai PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian RI yang telah diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Dalam PP itu, pemerintah memungkinkan agar biaya layanan publik seperti biaya pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat kurang mampu bisa gratis. 


Dalam Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada 21 Desember 2020 lalu, tercatat 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kepolisian RI, antara lain:


Pengujian untuk penerbitan SIM baru


Penerbitan perpanjangan SIM


Pengujian penerbitan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi


Penerbitan STNK


Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor


Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor


Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor


Penerbitan BPKB


Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah


Penerbitan SKCK.


Terkait biaya pembuatan dan perpanjang SIM gratis tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1. Disebutkan:


(1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)


Pada bagian penjelasan Pasal 7 Ayat 1, dijelaskan lebih lanjut tentang siapa saja masyarakat yang berhak mendapat 'pertimbangan tertentu', yang salah satunya masyarakat miskin.


Mereka yang bisa mendapatkan pembuatan atau perpanjangan SIM gratis adalah penyelenggara kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro kecil, dan menengah.


Aturan itu menambahkan layanan yang mendapatkan prioritas gratis yakni penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

×
Berita Terbaru Update