Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Bone Terkini

Hanya Rekrut PPPK, Pemeritah Tiadakan Lowongan CPNS 2022

Kamis, 20 Januari 2022 | 18:32 WITA | 0 Shares Last Updated 2022-01-20T10:32:44Z
Hanya Rekrut PPPK, Pemeritah Tiadakan Lowongan CPNS 2022
Ilustrasi.


BONETERKINI.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengumukan pemerintah hanya akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2022. 


Sementara mengenai formasi calon pegawai negeri sipil atau lowongan CPNS 2022 menurutnya tidak akan dibuka tahun ini.


"Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini," ujar Tjahjo dilansir dari CNNIndonesia.


Kebijakan tersebut diambil Pemerintah dengan berkaca dari sistem kerja beberapa negara maju. Menurutnya di beberapa negara maju, jumlah government worker atau pelayan publik (PPPK) lebih banyak dibanding jumlah civil servant (PNS).


Selain itu merekrut tenaga PPPK dinilai lebih efisien waktu dan anggaran ketimbang CPNS yang membutuhkan waktu seleksi lebih lama.


"Rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan PPPK, sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini," lanjutnya.


Adapun keputusan rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022. 


Sementara untuk Seleksi PPPK 2022 ini hanya difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.


Tjahjo menuturkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi dalam mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan PPPK. 


"Dengan adanya program penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dilakukan sejak 2019, maka terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah," tutupnya.


×
Berita Terbaru Update